BOLAGILA – Rencana vaksinasi mandiri atau berbayar bagi masyarakat mampu muncul lagi setelah tahun ini dibatalkan. Program itu akan diberlakukan 2022 untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan untuk tahun depan, namun pemerintah menjamin agar program vaksinasi tercapai untuk herd immunity,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI.

Berdasarkan bahan paparannya, setidaknya ada 27 juta orang yang ditargetkan mengakses vaksinasi mandiri tahun depan. Meski begitu, pemerintah akan tetap menyediakan vaksin gratis untuk 70% atau sekitar 189 juta orang dan masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Vaksinasi tetap kita akan melakukan pengadaan dan pemberian vaksin gratis, tapi kepada kelompok penduduk yang memang sudah jadi target yaitu 70% penduduk dan dalam hal ini kelompok penduduk yaitu penerima PBI harus disecure vaksinasinya,” ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan program vaksinasi gratis kepada 70% penduduk sudah dianggarkan dan termasuk dalam rencana belanja negara di bidang kesehatan Rp 77,05 triliun pada 2022. Pemerintah juga masih menyediakan anggaran untuk dukungan vaksinasi pusat Rp 3 triliun dan antisipasi jika terjadi varian baru COVID-19 Rp 6,5 triliun.

“Belanja terutama untuk tetap membiayai COVID-19 yaitu 3T (testing, tracing, treatment) dan perawatan pasien masih dominan hampir Rp 20 triliun sendiri. Kalau pasien makin menurun, angka ini nggak terealisasi, kita harap begitu. Obat-obatan COVID-19 dan insentif nakes masih kita pertahankan tahun depan,” tuturnya.

Rencana vaksinasi berbayar itu mendapat berbagai pandangan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dari Fraksi PAN misalnya yang disampaikan Eko Hendro Purnomo alias Eko ‘Patrio’, dia mempertanyakan minat masyarakat untuk ikut vaksinasi jika berbayar.

Eko Patrio menilai vaksinasi yang berlangsung gratis saat ini saja realisasinya masih rendah yakni 32.640.998 orang untuk dosis kedua dan 58.468.810 orang untuk dosis pertama per 24 Agustus 2021.

“Tingkat vaksin kemarin saja 24 Agustus baru 15,67% untuk dosis kedua dan 28% dosis pertama itu masih didukung anggaran negara hingga Rp 57,84 triliun. Nih yang gratis aja Bu, masih tipis tuh bu, apalagi yang bayar?,” katanya.

Eko Patrio menilai program vaksinasi COVID-19 yang berjalan selama ini juga belum merata dan hanya terpusat di daerah Jabodetabek. Itu pun dikarenakan adanya persyaratan yang mengharuskan masyarakat divaksin.

“Menurut saya vaksinasi kita ini masih belum cukup luas ke seluruh daerah, masih terpusat di Jabodetabek itupun masih pakai sistem gimmick-gimmick terutama di mal dan sebagainya yang tidak boleh masuk dan sebagainya. Tapi kalau di daerah ini justru mereka agak banyak sekali yang tidak juga mau divaksin,” sebutnya.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto. Menurutnya rencana vaksinasi berbayar adalah cara untuk mengurangi beban APBN.

“Kalau ibu sampaikan bahwa ada vaksin berbayar, itu saya kira menjadi suatu solusi untuk APBN kita. Jadi tidak harus pemerintah untuk memvaksin, jadi mereka yang mampu itu bisa divaksin juga dengan mereka berbayar, saya kira itu salah satu hal yang meringankan kita semua,” ujarnya.